Di tengah masalah kemiskinan multidimensi di Tanah Air, sejumlah pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai strategi untuk menanganinya. Keberhasilan mereka dimulai dari basis data yang memadai hingga program yang tepat sasaran. 

Ford Foundation, Lembaga Pemikir Prakarsa, dan Litbang Kompas melakukan riset kemiskinan di Indonesia dan menghasilkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang terdiri atas 11 indikator, antara lain sanitasi, akses air bersih, melek huruf, dan akses gizi bagi anak balita. Laporan penelitian itu menunjukkan kemiskinan multidimensi terkecil adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau (Kepri), dan Jawa Tengah.

Sejumlah kepala daerah yang berhasil menangani masalah kemiskinan yang ditemui Kompas, Selasa (19/1), mengatakan, secara umum identifikasi masalah utama menjadi kunci penanganan kemiskinan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, DI Yogyakarta, menurunkan angka kemiskinan, antara lain, karena adanya data orang miskin yang valid dan terus diperbarui. Sejak 2009, Pemkab Sleman mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan yang memuat data rinci warga miskin di kabupaten tersebut.

”Kalau bicara kemiskinan, selama ini, kan, sumber datanya ada banyak. Nah, Pemkab Sleman sudah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan yang mencakup data orang miskin berdasarkan nama dan alamat,” kata Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi.

Gatot menjelaskan, sistem informasi itu dikembangkan sejak 2009. Sistem tersebut sudah diintegrasikan dengan sistem informasi milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman sehingga data kemiskinan itu otomatis diperbarui setiap ada kematian, kelahiran, dan mutasi penduduk. ”Jadi, data dalam sistem itu merupakan data riil dan selalu diperbarui,” kata Gatot.

Sejak 2014, Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan Sleman juga sudah terintegrasi dengan sistem milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibentuk pemerintah pusat. ”Dengan adanya sistem informasi tersebut, kami memiliki gambaran riil kondisi kemiskinan di Sleman sehingga kami tahu pihak mana saja yang harus menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan. Ini yang menjadi keunggulan kami,” ujar Gatot.

Dia menambahkan, data dari sistem itu menjadi acuan bagi semua satuan kerja perangkat daerah di Sleman untuk menyusun program yang berkaitan dengan kemiskinan. Data warga yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan pun diambil dari sistem tersebut. Dengan begitu, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemkab Sleman diyakini bisa berjalan tepat sasaran.

Sementara itu, Pemkab Semarang, Jawa Tengah, menekan angka kemiskinan dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar warganya, seperti kesehatan dan pendidikan. Pemberdayaan ekonomi juga didorong dengan mengoptimalkan pasar desa dan mendorong generasi muda untuk berwirausaha.

Penjabat Bupati Semarang Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, Kabupaten Semarang menyediakan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas secara gratis. Ada 94 puskesmas di 19 kecamatan, ditambah 39 unit puskesmas keliling. Pelayanan kesehatan dasar dioptimalkan karena Kabupaten Semarang hanya memiliki dua RSUD tipe C dan dua RS swasta.

Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, Pemkab Semarang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (Bazis) dalam memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga miskin dan dengan gerakan nasional orangtua asuh.

Sujarwanto menyebutkan, angka kemiskinan di Kabupaten Semarang sebesar 7,8 persen dari jumlah penduduk 989.000 jiwa pada 2014. Namun, angka tersebut belum menggambarkan kemiskinan secara detail. Pemkab Semarang saat ini akan mendata kembali penduduk miskin secara lebih rinci.

Sekretaris Daerah Tanjung Pinang, Kepri, Riono mengatakan, pengentasan rakyat dari kemiskinan di Tanjung Pinang menggabungkan beberapa kebijakan. Bersama Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Pinang merenovasi ribuan rumah tak layak huni. ”Salah satu ukuran kemiskinan adalah kondisi tempat tinggal. Jika sudah tinggal di tempat layak, salah satu indikator sudah diperbaiki. Tinggal konsentrasi ke yang lain,” ujarnya.

Dengan renovasi rumah tak layak huni, warga tidak perlu lagi mengalokasikan pendapatan untuk perbaikan rumah. Pendapatan bisa dimanfaatkan untuk pengeluaran lain. ”Pemkot juga membuat sejumlah pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan warga kurang mampu,” katanya.

Selain pelatihan keterampilan dan bantuan modal, Pemkot Tanjung Pinang juga mendorong warga menjadi pelaku industri jasa pariwisata. Salah satu andalan perekonomian Tanjung Pinang adalah pariwisata. ”Warga punya peluang menyediakan jasa terkait pariwisata,” ucapnya.

Pengentasan rakyat dari kemiskinan tak bisa terlaksana jika hanya mengandalkan pemerintah. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat menjadi kunci Desa Bintang Bayu, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, membawa warganya keluar dari kemiskinan.

Pendamping Posyandu Holistik Integratif Desa Bintang Bayu, Ernawati, menuturkan, arisan desa jadi wadah bagi masyarakat untuk terus-menerus membicarakan masalah perekonomian yang dihadapi masyarakat.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menyatakan, pemetaan kemiskinan dengan menggunakan indeks kemiskinan multidimensi dibuat pemerintah sejak 2013. Parameter yang digunakan adalah indeks kesehatan, pendidikan, akses terhadap air bersih, listrik, dan ketersediaan sanitasi. Hasilnya, ada 100 wilayah kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian khusus. (NSA/HRS/UTI/RAZ/WHY)

Sumber: Kompas Cetak 20 Januari 2016