Karakteristik kemiskinan multidimensi di Indonesia didominasi oleh dimensi standar hidup atau fasilitas dasar, yaitu sumber penerangan, air bersih, sanitasi, dan bahan bakar untuk memasak. Keempat indikator ini ditemukan hampir di semua provinsi.

Salah satu kesimpulan laporan penelitian kerja sama Ford Foundation, Lembaga Pemikir Prakarsa, dan Litbang Kompas menyebutkan, keempat indikator itu berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.

Riset ini menggunakan tiga dimensi untuk pengukuran dengan total indikator sebanyak 11. Dimensi kesehatan menggunakan indikator akses air bersih, sanitasi, asupan gizi anak balita, dan akses pada layanan kesehatan maternal. Dimensi pendidikan meliputi keberlanjutan pendidikan, melek huruf, dan akses pada layanan pendidikan prasekolah. Dimensi standar hidup meliputi sumber penerangan, bahan bakar memasak, kondisi atap, lantai, dan bangunan, serta status kepemilikan rumah.

Pengukuran dan penghitungan yang dilakukan menghasilkan Angka Kemiskinan Multidimensi, Keparahan Kemiskinan Multidimensi, dan Indeks Kemiskinan Multidimensi.

Penelusuran di desa-desa sejak pekan lalu hingga Senin (18/1) menunjukkan, air bersih dan sanitasi menjadi persoalan utama di kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Banten, Sumatera Utara, Lampung, dan NTB.

Di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, penduduk miskin membangun dan tinggal di gubuk di kawasan pantai. Gubuk dibangun dari seng, karton, atau plastik. Semuanya berlantai tanah.

Untuk buang air kecil dan buang air besar, penduduk setempat melakukannya di pantai karena tak satu gubuk pun memiliki jamban. Akibatnya, bau busuk menyengat di sepanjang pantai Desa Sidamukti. Air bersih pun nihil. Kebutuhan air dipenuhi dari sejumlah sumur. Persoalannya, air banyak mengandung kapur sehingga buruk bagi kesehatan.

Sebagian dari gubuk tersebut tidak memiliki saluran listrik. Beberapa lagi menyambung aliran listrik dari rumah penduduk yang permanen.

Kondisi serupa terjadi di Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang. Sebagian besar penduduk tak memiliki akses air bersih dan tak punya sanitasi yang baik. Kebutuhan air didapat dari sumur yang airnya berkapur. Sementara kebutuhan buang air kecil dan buang air besar dilakukan di sekitar rumah, kebun, atau pantai.

Kepala Desa Banyuasih Iyat Sanjaya menyatakan, pihaknya sudah meminta pemerintah untuk menambah jaringan dan daya listrik. Ia berharap hal itu bisa direalisasikan segera.

Listrik yang menyambung dari tetangga, menurut Iyat, membuat penerangan di satu rumah tidak maksimal karena dayanya amat terbatas. Situasi itu juga rawan menimbulkan kebakaran. Ini pernah terjadi pada 2010.

Berlantai tanah

Rumah milik puluhan warga Kampung Unte Mungkur, Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berlantai tanah dan berdinding bambu, atapnya dari pelepah kelapa. Ruangan di dalam rumah dibiarkan tanpa sekat, tanpa kamar.

Di belakang rumah terdapat gubuk kecil berukuran 2 meter x 2 meter tempat warga memasak dengan kayu bakar. Untuk mandi, cuci, dan kakus, warga langsung ke sungai. Untuk keperluan minum, warga mengangkut air bersih dari sungai setiap pagi.

Di Desa Omba Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, warga masih memakai kayu bakar untuk memasak.

Di Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, warga masih memasak dengan kayu bakar. ”Tabung elpiji bantuan dari pemerintah sering tidak dipakai karena harga gas mahal. Uangnya lebih baik disimpan untuk biaya sekolah anak,” kata Irma, warga setempat.

Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi mengatakan, untuk menanggulangi masalah listrik, pemerintah mempercepat program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Dengan demikian, jumlah penduduk yang menikmati aliran listrik diharapkan menjadi naik.

”Data tahun 2015, dari sekitar 64,3 juta rumah tangga di Indonesia, masih ada sekitar 8,5 juta rumah tangga yang belum mendapatkan aliran listrik. Namun, rumah tangga yang belum teraliri listrik semakin berkurang,” ucap Agung.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, pemerintah berencana memperluas program konversi minyak tanah ke gas, khususnya ke wilayah timur Indonesia.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono mengatakan, saat ini akses air minum masyarakat sekitar 68 persen dan akses sanitasi layak 60 persen. Untuk mencapai kondisi ideal diperlukan biaya sekitar Rp 128 triliun.

Sumber: Harian Kompas Cetak, 18 Januari 2016