Saat ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDG) bergulir memasuki tahun kedua. Perang terhadap kemiskinan ditempatkan sebagai tujuan global yang pertama. Menariknya, ada transformasi definisi kemiskinan dalam kesepakatan global ini.

Sebelumnya, dalam era Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goal (MDG), kemiskinan masih dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dengan pendekatan konsumsi atau moneter. Kini, kemiskinan didefinisikan lebih luas, yakni dalam segala bentuk atau dimensinya.

Dalam poin SDG Tujuan 1.2 disebutkan bahwa seluruh negara membuat komitmen untuk mengurangi setidaknya separuh proporsi orang miskin, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tergolong miskin multidimensi berdasarkan definisinya di setiap negara pada 2030. Indonesia telah ikut menandatangani komitmen bersama ini dan akan melaporkan pencapaiannya setiap tahun.

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan manifestasi dari ketimpangan kesempatan yang dimiliki setiap manusia. Ketimpangan kesempatan ini disebabkan oleh kapabilitas manusia yang timpang pula. Pengukuran kemiskinan yang memperhitungkan dimensi kapabiltas manusia, seperti pendidikan, kesehatan dan standar kualitas hidup, dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan yang sebenarnya.

Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998, dalam bukunya yang berjudulDevelopment as Freedom (1999), mengemukakan bahwa ukuran kemiskinan seseorang bukan hanya dinilai dari kekurangan uang, melainkan juga dari ketidakmampuan untuk mewujudkan potensinya sebagai manusia. Hal yang biasa kita gambarkan sebagai "menjadi manusia seutuhnya".

Indeks Kemiskinan Multidimensi

Salah satu ukuran yang memperhitungkan dimensi kapabilitas ini ialah Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). IKM mengukur derajat ketidakmampuan atau ketertinggalan seseorang dalam dimensi-dimensi yang memengaruhi kapabilitasnya untuk mencapai sejahtera.

Hal ini berguna untuk mengidentifikasi tingkat urgensi persoalan kapabilitas yang dialami masyarakat. Sementara, pengukuran lain yang serupa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak.

Dalam tataran teknis, IKM merupakan kombinasi angka dan derajat keparahan kemiskinan dalam berbagai dimensi yang memengaruhi kapabilitas manusia. IKM dihitung dengan memasukkan tiga dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar kualitas hidup. Setiap dimensi terdiri atas beberapa indikator yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Yang termasuk dimensi pendidikan ialah keberlangsungan pendidikan, akses anak balita pada pendidikan pra-sekolah, dan melek huruf. Kemudian, dimensi kesehatan terdiri dari sanitasi, air bersih, asupan gizi bagi anak balita, serta proses persalinan. Yang terakhir, dimensi standar kualitas hidup terdiri dari kondisi atap-lantai-dinding, sumber penerangan (akses listrik), kepemilikan rumah, dan bahan bakar memasak.

Potret kemiskinan Indonesia

Meski cenderung turun, angka kemiskinan multidimensi Indonesia masih tergolong tinggi. Pada 2014, tercatat 29,7 persen rumah tangga di negeri ini yang tergolong miskin multidimensi. Artinya, ada sekitar 19,3 juta rumah tangga atau 80 juta penduduk yang masih didera persoalan pendidikan, kesehatan atau standar kualitas hidup.

Dalam periode yang sama, angka kemiskinan yang diukur dengan pendekatan konsumsi (moneter) tercatat sebesar 10,96 persen. Dengan jumlah ini, terdapat 27,7 juta penduduk Indonesia yang tingkat konsumsinya kurang dari Rp 312.000 setiap bulannya. Mereka disebut miskin karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum.

Dengan pendekatan moneter, banyaknya dan siapa saja yang tergolong miskin akan dapat diidentifikasi. Yang perlu dilakukan ialah membandingkan pengeluaran mereka dengan garis kemiskinan yang mencerminkan nilai kebutuhan hidup yang paling dasar atau pokok. Namun, pendekatan ini tidak mampu mengidentifikasi apa persoalan mendasar yang dihadapi oleh orang miskin.

Ketidakakuratan dalam mengidentifikasi persoalan tersebut bisa mendorong penganggaran program yang kurang tepat pula. Misalnya, yang terjadi di Flores Timur. Angka kemiskinan di kabupaten ini hanya separuh dari angka kemiskinan provinsinya, yakni Nusa Tenggara Timur, yang tercatat sebesar 19,6 persen pada 2014. Dengan kondisi ini, bisa dikatakan hampir seluruh penduduk Flores Timur tergolong sejahtera.

Nyatanya, keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak Flores Timur masih rendah. Angka putus sekolah usia 7-15 tahun di kabupaten ini merupakan yang tertinggi di NTT. Kemudian, tingkat pengangguran terbukanya pun salah satu yang tertinggi di wilayah Sunda Kecil ini.

Tingkat konsumsi yang relatif baik saat ini ternyata ditopang oleh remitansi warga yang menjadi buruh migran. Berdasarkan studi yang dilakukan Yayasan Tifa, tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Flores Timur merupakan yang tertinggi di NTT. Selama beberapa tahun, mereka mampu menopang hidup keluarganya di kampung halaman. Namun, setelahnya mereka akan beralih menjadi "beban" yang harus ditanggung anggota keluarga lainnya sebab tidak memiliki modal pendidikan yang memadai.

Belajar dari kasus Flores Timur ini, pemaknaan angka kemiskinan perlu dilakukan dengan lebih hati-hati. Pada akhirnya, yang mengatasi kemiskinan ialah orang miskin itu sendiri. Dengan kapabilitas yang lebih baik, mereka akan menggapai kesempatan sosial yang ada. Hingga kemudian mereka bisa keluar dari jerat kemiskinan.

Selama ini, keterbatasan kapabilitas telah "memenjarakan" orang miskin. Kemiskinan multidimensi merupakan operasionalisasi pandangan filosofis mengenai kapabilitas manusia. Inilah yang menjadi tantangan besar global di masa kini.

(LITBANG KOMPAS)