Angka kemiskinan mengalami penurunan sejak 2012. Akan tetapi, sejumlah warga di beberapa tempat menunjukkan mereka masih sulit keluar dari keadaan miskin. Berbagai masalah masih menyelimuti mereka.

Untuk mengetahui kesulitan warga terbebas dari kemiskinan, Kompas tinggal bersama warga desa di Sumatera Utara, Lampung, Banten, dan Nusa Tenggara Barat akhir pekan lalu. Tolok ukur kemiskinan yang digunakan adalah Indeks Kemiskinan Multidimensi yang dibuat Ford Foundation, lembaga pemikir Prakarsa, dan Litbang Kompas. Di dalam pengukurannya ada 11 indikator yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Kampung Unte Mungkur, Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berjarak sekitar 12 jam dari Medan. Untuk mencapai desa itu bisa dengan kendaraan dan disambung dengan naik sampan dari Kolang selama satu jam.

Pagi hari warga berbondong-bondong menaiki sampan untuk menjual hasil bumi, seperti pisang, pinang, ubi, dan getah karet, ke kota kecamatan.

Unte Mungkur merupakan salah satu kampung yang terisolasi di Sumatera Utara. Kampung yang terletak di tepi Sungai Aek Raisan itu belum pernah menikmati layanan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara.

Saat matahari terbenam, warga tiba kembali di Unte Mungkur. Sebagian besar rumah di Unte Mungkur, lantai dan dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari pelepah kelapa.

Di belakang rumah terdapat gubuk berukuran 2 meter x 2 meter tempat warga memasak dengan kayu bakar. Sementara untuk mandi, cuci, dan kakus, warga langsung ke sungai. Untuk keperluan minum, warga mengangkut air bersih dari sungai setiap pagi.

Seisi kampung gelap saat malam tiba. Pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang pada 2010 di tiap-tiap rumah tidak berfungsi kecuali di dua rumah. Baterai penyimpan daya sudah soak. Warga tidak mengganti baterai itu karena harganya yang mencapai Rp 500.000.

Parningotan Siahaan (55) menyatakan, ketiadaan layanan listrik ke kampung mereka sangat merugikan warga. ”Anak-anak tidak bisa belajar. Kami juga terisolasi dari informasi yang berkembang,” katanya.

Di Unte Mungkur, sekolah hanya tersedia pada tingkat SD. Jika mau melanjutkan ke SMP, siswa dari Unte Mungkur harus bersampan selama satu jam. ”Karena harus naik sampan, anak-anak jadi malas sekolah. Kadang, mereka hanya bersekolah tiga hari dalam seminggu,” ujar Parningotan.

Putus sekolah

Parningotan punya enam anak, dua di antaranya hanya tamat SMP. Ia menyatakan, anak-anak di Unte Mungkur sering sekali putus sekolah karena terkendala biaya. ”Kami menyadari, jika ingin lepas dari kemiskinan, kami harus bisa menyekolahkan anak-anak hingga kuliah. Saat ini, sebagian besar warga seusia saya belum bisa membaca. Kami hanya bisa berhitung sederhana untuk keperluan penjualan karet,” ujarnya.

Layanan kesehatan di Unte Mungkur juga tidak ada. Stefen Adrianus Hutagalung (3) pada Sabtu (16/1) pagi hanya bisa menangis karena diare. ”Mama, perutku sakit,” katanya dalam bahasa Batak.

Risanti Siregar (28), ibu Stefen, mengambil minyak tanah dari lampu semprong dan mengoleskannya ke perut Stefen. ”Begini kalau anak-anak sakit. Kalau mau beli obat, kami harus ke pusat kecamatan dulu,” katanya.

Layanan kesehatan di Unte Mungkur sama sekali tidak ada. Ibu melahirkan biasanya ditangani oleh dukun. Sayangnya, dukun itu meninggal pada November lalu.

Risanti menuturkan, saat bayi menginjak usia enam bulan, makanan bayi sudah sama dengan makanan orang dewasa, yaitu nasi biasa dengan sepotong ikan asin.

Cerita tak beda ada di Desa Omba Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penduduk desa ini terkesan hidup berkecukupan dan sawah-sawah yang ditumbuhi bibit padi. ”Itu, kan, kalau melihat di luar. Coba masuk ke dusun, tidak semewah ini,” ujar Mujiburrahman, Kepala Urusan Keuangan Desa Omba Baru.

Ternyata rumah-rumah itu milik para pegawai negeri sipil di kota. Pemilik sawah juga warga di luar desa itu.

Kondisi riil lainnya, di bidang pendidikan, umumnya warga desa hanya lulusan SD. Untuk melanjutkan ke SMP, anak terbentur berbagai biaya.

Warga pun belum seluruhnya terlayani air bersih. Memang ada program hibah air bersih yang didanai Bappenas berupa pemasangan instalasi pipa secara gratis, tetapi baru dua dusun yang terlayani. Sisanya belum menikmati air bersih karena pemasangan pipanya baru selesai dikerjakan.

Di beberapa desa di Kabupaten Pandeglang, Banten, penguasaan lahan oleh investor makin banyak. Sebagian di antaranya adalah lahan pertanian produktif. Menurut Kepala Desa Banyuasih Iyat Sanjaya, pembelian lahan oleh pemodal dari luar daerah terjadi sejak 1990. Tren ini terus terjadi hingga kini. Sebagian warga yang tinggal di Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, kini masih hidup dalam kemiskinan karena akses yang sulit ke pulau itu. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melambung.

Sumber: Harian Kompas, 18 Januari 2016