Indeks Kemiskinan Multidimensi merupakan cara pendekatan baru dalam menangani kemiskinan. Pendekatan ini diharapkan bisa membantu pemerintah untuk memilih kebijakan yang efektif dalam menangani masalah kemiskinan di kabupaten atau kota. 

Direktur Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu (20/1), menuturkan, indikator kemiskinan multidimensi akan memudahkan pemerintah menyelesaikan persoalan kemiskinan. Penyebab kemiskinan di Indonesia saling berkait dan menciptakan lingkaran setan yang sulit diselesaikan.

Sebelumnya diberitakan, Ford Foundation, Lembaga Pemikir Prakarsa, dan Litbang Kompas menyusun Indeks Kemiskinan Multidimensi. Indeks ini disusun berdasarkan pengukuran dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang mencakup 11 indikator, seperti angka melek huruf, akses sanitasi, dan air bersih.

”Harus ada upaya untuk memotong lingkaran setan kemiskinan itu sehingga pemerintah bisa menanganinya lebih mudah. Indikator kemiskinan multidimensi itu akan memberikan gambaran yang utuh bagi pemerintah mengenai kondisi kemiskinan,” kata Enny.

Agar sasaran program pengentasan rakyat miskin lebih jelas, Enny mengusulkan agar pemerintah mendorong pengaturan anggaran kemiskinan di satu lembaga saja. Selama ini, dana pengentasan rakyat miskin itu tersebar di banyak kementerian atau lembaga negara. Akibatnya, penanganan kemiskinan menjadi parsial.

Dosen Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial pada Program Studi Pascasarjana FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto menuturkan, indikator kemiskinan multidimensi itu diharapkan bisa menggambarkan konteks orang miskin secara utuh. Dulu, indikator kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Padahal, kemiskinan tidak melulu terjadi karena faktor ekonomi.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyatakan, pemetaan tentang kemiskinan yang menggunakan indeks multidimensi sebenarnya telah dibuat pemerintah sejak 2013. ”Kami saat ini sedang menyusun pemetaan untuk melihat lebih jauh lagi daerah-daerah itu dengan menyandingkan kinerja dari indeks kemiskinan dan data anggaran daerah itu,” kata Bambang.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah tetap fokus pada program pemberantasan kemiskinan seperti yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. (AHA/FER/WHY)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Januari 2016, di halaman 1 dengan judul "Pengentasan Bisa Lebih Terfokus".